Pengertian dan Perkembangan Paradigma Administrasi

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia ilmuwan senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip-prinsip umum empiris. Sebenarnya focus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam organisasi formal dalam artian organisasi pemerintah secara resmi maupun organisasi informal. Paradigma adalah suatu pndangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi, jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara maka semua pandang yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan sebagainya.

Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna.

Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry terbagi atas lima perkembangan paradigma adminitrasi yaitu :

1. Dikotomi Politik / Administrasi (1900-1926)

    Periode Paradigma I ini dipelopori oleh Frank J. Goognow dan Leonard D. White. Menurut Goodnow, Politik harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan adminitrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Jadi yang menjadi dasar pembeda antara politik dan adminitrasi adalah pemisahan kekuasaan. Lembaga legislatif yang kemampuan interpretasinya dibantu oleh lembaga Yudikatif dalam mengekspresikan tujuan negara dan membuat kebijaksanaan, sedangkan lembaga eksekutif melaksanakan kebijaksanaan itu secara apolitis dan tidak memihak.

    Menurut Goodnow, administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuanta administrasi, fungsi dan tanggungjawab utamanya menetapkan pelaksanaan tujuan negara.

    Dari buku yang diterbitkan oleh Leonard D. White mencerminkan kepercayaan masyarakat yang menjadi ciri dan karakter pokok  pada bidang administrasi negara, yaitu Politik tidak tercampur dengan Administrasi, manajemen dapat menjadi bidang studi tersendiri, administrasi  negara  dapat menjadi ilmu yang bebas nilai. Periode ini memiliki misi administrasi yaitu ekonomi dan efisiensi.

    Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik / administrasi  yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai / fakta yang berhubungan. Sehingga segala sesuatu yang diteliti dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan  memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik.

    2. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

      Pelopor dari paradigma kedua ini adalah W.F. Willoghby yang menerbitkan buku berjudul “Principles of Public Administration”. Pada periode inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya dimana para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an yang disebabkan oleh kemampuan manajerialnya. Fokus dari bidang ini adalah keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi semakin luas. Meskipun demikian lokus administrasi negara berlaku dimana saja, karena prinsip tetap prinsip dan administrasi tetap administrasi.

      Prinsip-prinsip administrasi memang ada dan tetap berlaku, yaitu dengan batasan , prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi lingkungan, misi ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian.

      Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram singkat yaitu POSDCORD yang memiliki kepanjangan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.

      Periode Tahun 1938 – 1947

      Pada tahun 1938 untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara mendapat tantangan konseptual yang dimulai dengan terbtinya buku karangan Chester I. Barnard dan kemudian mempengaruhi Herbert A.Simon yang menulis kritiknya yang mengena terhadap ilmu administrasi negara.

      Pada tahun 1940-an, ketidasepakatan terhadap administrasi negara ini dipacu dari arah yang saling menguatkan. Salah satu keberatan adalah politik dan administrasi tidak akan pernah dapat dipisahkan sedikitpun. Sementara yang lain berpendapat bahwa prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Dalam buku yang ditulis oleh Fritz Morstein pada tahun 1946, mempertanyakan asumsi yang mempertentangkan politik dan administrasi. Dalam bukunya terdapat 14 artikel yang menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa apa yang sering nampak sebagai administrasi yang bebas nilai, sebenarnya adalah nilai yang ada dalam politik.

      3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

        Dengan adanya berbagai kritik konseptual, maka administrasi negara melompat ke belakang dengan merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Sebagai hasilnya adalah dengan diperbaharuinya kembali penentuan locus birokrasi pemerintah tetapi kehilangan focusnya. Pada tahun 1962 administrasi negara tidak lagi termasuk dalam sub bidang ilmu politik di dalam laporan Komite Ilmu Politik sebaga disiplin Asosiasi Ilmu Politik Amerika.

        Pada tahun 1967 administrasi negara tidak muncul dalam pertemuan tahunan Asosiasi Ilmu Politik Amerika, pada tahun 1968 waldo menulis “banyak ilmuwan politik yang tidak memihak administrasi negara tidak tertarik, dan bahkan bermusuhan dengan ilmu politik mereka akan segera membebaskan diri dari masalah ini” dan menambahkan bahwa administrasi negara “tidak menyenangkan dan warga negara kelas dua”.

        Setidaknya terdapat dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik yaitu peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, dan perbandingan  dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub bidang administrasi negara.

        4. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

          Oleh  karena status keanggotaannya kelas dua dalam departemen politik, maka beberapa ahli administrasi negara mulai mencari alternatif. Istilah ilmu administrasi disini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi terutama menggambarkan berbagai pekerjaan para ahli psikologi sosial, administrasi niaga, sosiologi, serta hli administrasi negara untuk lebih memahami perilaku organisasi.sedangkan ilmu  manajemen terutama menekankan pada penggambaran pekerjaan para ahli riset statistik, analisa sistem, ilmu komputer, ekonomi, serta ahli administrasi negara untuk mengukur efektifitas program supaya lebih cermat dan meningkatkan efisiensi manajemen.

          Pada tahun 1956 terbit sebuah jurnal penting oleh seorang ahli administrasi negara atas premis adanya pemisahan yang salah antara administrasi negara, niaga dan kelembagaan. Pada pertengahan tahun 1960-an, Keith M. Henderson menyatakan sanggahannya bahwa teori organisasi telah atau seharusnya menjadi pusat pembahasan administrasi negara. Pada awal tahun 1960-an pengembangan organisasi makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Sebagai suatu focus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Pengembangan organsiasi sebagai sebuah bidang ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai domokratisasi birokrasi baik negara maupun swasta dan swa-aktualisasi para anggota perorangan dari organisasi. Oleh karena nilai-nilai inilah, pengembangan organisasi dipandang generasi muda ahli administrasi negara sebagai tawaran bidang riset yang sangat cocok dalam kerangka ilmu administrasi.

          5. Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970 – ? )

            Dalam paradigma ini terdapat sedikit kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang administrasi atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum, dan penentuan kebijakan umum bagi para ahli administrasi negara. Bidang ini telah menemukan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terkebelakang sebagi lokusnya. Para ahli administrasi negara bebas menentukan pilihannya atas segenap fenomena tersebut, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka patuhi dalam menumbuhkan minat multidisipliner, yang menuntut sintesa kapasitas intelektual dan mengarah pada tema-tema yang mencerminkan kehidupan perkotaan, hubungan administratif antara organisasi-organisasi negara dan swasta, dan mempertemukan sisi teknologi dan sisi masyarakat. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara serta analisanya, dan pemerkiraan keluaran kebijakan.

            Komentar

            Perkembangan paradigma administrasi sangat ditentukan oleh para pakar administrasi dalam memberikan argumentasi terhadap kritik-kritik konseptual yang dilontarkan oleh para ahli lain khususnya yang memiliki pendapat yang berseberangan dengan para ahli administrasi. Terjadinya berbagai pertentangan pendapat atau pola pikir dari kalangan ilmuwan administrasi memunculkan kritikan secara terbuka, dimana kondisi ini membutuhkan penengah untuk meredamnya. Sehingga dalam menangani kritikan, cara yang yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan kondisi normal dalam pertumbuhan suatu cabang ilmu pengetahuan, karena jika kritikan-kritikan itu tidak dapat diredam, maka akan menimbulkan suatu kondisi krisis.

            Jika kondisi krisis terjadi dan semakin bertambah, maka akan menciptakan keadaan revolusi antar para ilmuwan administrasi. Oleh karena itu mereka menyepakati solusi dan saling memahami, sehingga melahirkan suatu paradigma baru di bidang ilmu dan teknologi administrasi. Paradigma baru adalah merupakan suatu kondisi atau proses perkembangan ilmu dan teknologi administrasi dimana para ilmuwannya telah melahirkan kesepakatan yang menyetujui pergeseran kebenaran lama menjadi kebenaran baru dari makna ilmu dan teknologi administrasi.

            Perkembangan paradigma administrasi menurut Nicholas Henry, terdiri dari lima perkembangan paradigma administrasi yaitu :

            1. Dikotomi Politik dan Administrasi

              Administrasi orientasi aktivitasnya adalah pelaksanaan kekuasaan melalui suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, sedangkan politik orientasi aktivitasnya pada merebut atau memperoleh kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

              2. Prinsip-Prinsip Administrasi

                Dalam administrasi terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dianut dan diimplementasikan untuk memperoleh keberhasilan. Prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan sangat sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara yang dapat dirasakan manfaatnya.

                3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

                  Administrasi dan politik merupakan satu kesatuan yang saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya pencapaian tujuan, baik untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam pelaksanaan kekuasaan.

                  4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

                    Dalam pelaksanaan pengaturan dan keteraturan negara dibutuhkan ilmu dan teknolgi administrasi sebagai sarana berpikir dan bertindak, sehingga tugas-tugas negara dapat memperoleh hasil yang memuaskan semua pihak tanpa terkecuali.

                    5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

                      Pelaksanaan pardigma ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah kepentingan publik sebagai fokus kegiatan administrasi negara.

                      Dipublikasi di Administrasi | Meninggalkan komentar

                      ASUMSI-ASUMSI DAN KONSEP DASAR DARI TEORI MODERNISASI

                      Teori Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer negara-negara adikuasa atau negara industri maju.
                      Persoalan-persoalan yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan hidup atau meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional.
                      Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari :
                      1. Kekayaan rata-rata yakni produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut melalui produk nasional bruto dan produk domestic bruto.
                      2. Pemerataan: tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi ketimpangan yang besar antara pendapatan golongan termiskin, menengah dan golongan terkaya. Bangsa yang berhasil dalam pembangunan adalah bangsa yang tinggi produktifitasnya serta penduduknya relatif makmur dan sejahtera secara merata.
                      3. Kualitas kehidupan dengan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life Index) yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf.
                      4. Kerusakan lingkungan.
                      5. Kejadian sosial dan kesinambungan.

                      Teori Modernisasi: Pembangunan sebagai masalah internal.

                      Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan. Ada banyak variasi dan teori yang tergabung dalam kelompok teori ini antara lain adalah :
                      1. Teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh para ekonom. Pelopor teori antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang secara terpisah berkarya namun menghasilkan kesimpulan sama yakni: pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.
                      2. Teori yang menekankan aspek psikologi individu. Tokohnya adalah McClelaw dengan konsepnya The Need For Achievment dengan symbol n. ach, yakni kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.
                      3. Teori yang menekankan nilai-nilai budaya mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Satu masalah pembangunan bagi Max Weber (tokoh teori ini) adalah tentang peranan agaman sebagai faktor penyebab munculnya kapitalisme di Eropa barat dan Amerika Serikat. Bagi Weber penyebab utama dari semua itu adalah etika protestan yang dikembangkan oleh Calvin.
                      4. Teori yang menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai. Bagi W.W Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus dari masyarakat terbelakang ke masyarakat niaga. Tahap-tahapanya adalah sbb :
                      a. Masarakat tradisional=belum banyak menguasai ilmu pengetahuan.
                      b. Pra-kondisi untuk lepas landas= masyarakat tradisional terus bergerak walaupun sangat lambat dan pada suatu titik akan mencapai posisi pra-kondisi untuk lepas landas.
                      c. Lepas landas : ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi.
                      d. Jaman konsumsi massal yang tinggi. Pada titik ini pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bisa menopang kemajuan secara terus-menerus.
                      5. Teori yang menekankan lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan. Tokohnya Bert E Hoselitz yang membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan oleh W.W Rostow. Hoselitz menekankan lembaga-lembaga kongkrit. Baginya, lembaga-lembaga politik dan sosial ini diperlukan untuk menghimpun modal yang besar, serta memasok tenaga teknis, tenaga swasta dan tenaga teknologi.
                      6. Teori ini menekankan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Tokohnya adalah Alex Inkeler dan David H. Smith.
                      Teori ketergantungan.
                      Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang mengkhusukan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah.
                      Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx. Salah satu kelompok teori yang tergolong teori struktiral ini adalah teori ketergantungan yang lahir dari 2 induk, yakni seorang ahli pemikiran liberal Raul Prebiesch dan teori-teori Marx tentang imperialisme dan kolonialisme serta seorang pemikir marxis yang merevisi pandangan marxis tentang cara produksi Asia yaitu, Paul Baran.
                      1. Raul Prebisch : industri substitusi import. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor.
                      2. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini muncul untuk menjawab pertanyaan tentang alasan apa bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dan menguasai negara-negara lain secara politisi dan ekonomis. Ada tiga teori :
                      a. Teori God:adanya misi menyebarkan agama.
                      b. Teori Glory:kehausan akan kekuasaan dan kebesaran.
                      c. Teori Gospel:motivasi demi keuntungan ekonomi.
                      3. Paul Baran: sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, system kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.

                      Ada 2 tokoh yang membahas dan menjabarkan pemikirannya sebagai kelanjutan dari tokoh-tokoh di atas, yakni :
                      1. Andre Guner Frank : pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.
                      2. Theotonia De Santos : Membantah Frank. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni :
                      a. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.
                      b. Ketergantungan Finansial- Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial-industri.
                      c. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri.
                      Ada 6 inti pembahasan teori ketergantungan :
                      1. Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus.
                      Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sisitem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia menjadi perhatian pendekatan ini.
                      2. Pakar eksternal melawan internal.
                      Para pengikut teori ketergantungan tidak sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa faktor eksternal lebih ditekankan, seperti Frank Des Santos. Sebaliknya ada yang menekan factor internal yang mempengaruhi/ menyebabkan ketergantungan, seperti Cordosa dan Faletto.
                      3. Analisis ekonomi melawan analisi sosiopolitik
                      Raul Plebiech memulainya dengan memakai analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkanya juga bersifat ekonomi. AG Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainya, terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai sebagai masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi dan interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan peran pemerintah di negara pinggiran.
                      4. Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas.
                      Salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi regional. Tokohnya adalah AG Frank. Sedangkan kelompok lainya menekankan analisis klas, seperti Cardoso.
                      5. Keterbelakangan melawan pembangunan.
                      Teori ketergantungan sering disamakan dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Seperti dinyatakan oleh Frank. Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Cardoso, Evans menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan.
                      6. Voluntarisme melawan determinisme
                      Penganut marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan. Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu di ubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah penganut teori voluntaristik.
                      Data Teori Rostofarian adalah Walt Whitman Rostow, orang yang memperkenalkan teori pertumbuhan ekonomi tahapan linear. Tahapan pertumbuhan ini dikenal sebagai model pembangunan lepas landas Rostow (rostovian take-off model). Mengacu pada teori ini, perubahan dari kondisi terbelakang (underdeveloped) menjadi maju (developed) dapat dicapai oleh semua negara dengan melalui lima tahapan Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilalui suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (take off). Teori ini menyarankan agar negara-negara sedang berkembang (developing country) tinggal mengikuti saja seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas, sehingga pada gilirannya akan berkembang menjadi negara maju.
                      Kelima tahapan tersebut yaitu masyarakat tradisional, pra-kondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan zaman konsumsi massa tinggi. Kelima tahap pertumbuhan tersebut berlangsung secara linear. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pembangunan yaitu investasi, konsumsi dan tren sosial dalam tingkatan masing-masing.
                      Tahapan Masyarakat Tradisional adalah masyarakat yang memiliki struktur yang berkembang terbatas pada fungsi-fungsi produksi. Berbasis pada pengetahuan dan teknologi pre-newtonian yang percaya bahwa dunia eksternal hanya tunduk pada hukum yang dapat dipelajari. Bahwa produktivitas manusia tergantung pada tersedianya barang-barang produksi bukan pada kemampuan akal atau kecerdikan manusia.
                      Meskipun konsepsi tentang masyarakat tradisional selalu berubah, namun ada beberapa fakta sentral tentang masyarakat tradisional. Pertama, tingkat kemampuan output per individu terbatas. Keterbatasan itu disebabkan oleh tidak tersedianya teknologi modern untuk mengolah potensi yang ada. Kalaupun tersedia, teknologi modern tersebut tidak diterapkan secara tepat dan sistematis. Kedua, kondisi masyarakat cenderung kurang stabil. Misalnya luas daerah dan volume perdagangan berfluktuasi seiring dengan tingkat pergolakan sosial politik. Berbagai kegiatan pertanian dan manufaktur berkembang tetapi tingkat produktivitasnya terbatasi oleh tidak tersedianya pengetahuan dan skill penguasaan teknologi modern. Ketiga, memusatkan perhatian pada pengembangan sektor pertanian. Pemusatan tersebut berakar pada produktivitas mereka yang terbatas. Corak masyarakat tradisional yang agraris ini memunculkan struktur social yang bersifat hierarkis. Hubungan keluarga dan klan memaikan peranan besar dalam organisasi sosial. Keempat, corak kepemimpinan masih bersifat feodalistik. Pusat kekuatan politik umumnya dibawah kendali para tuan tanah. Untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaan, mereka memiliki pegawai atau antek-antek yang patuh.
                      Tahapan Pra-Kondisi untuk Lepas Landas. Setelah tahapan tradisional, selanjutnya masyarakat memasuki tahap pra kondisi untuk lepas landas, atau masa transisi. Selama proses ini berlangsung masyarakat mengalami transformasi melalui berbagai cara yang diperlukan masyarakat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
                      Tahapan prakondisi lepas landas mulanya berkembang di Eropa Barat pada awal abad 18. Ketika itu wawasan ilmu pengetahuan modern mulai digunakaan dalam fungsi-fungsi produksi baru di sektor pertanian dan industri. Didukung dengan situasi yang dinamis akibat adanya ekspansi mendatar pasaran dunia dan persaingan internasional. Namun apa yang terjadi pada masa abad pertengahan turut andil dalam pembentukan prasyarat untuk lepas landas di Eropa Barat.
                      Inggris, sebagai salah satu negara di Eropa Barat, adalah negara pertama yang secara penuh telah membangun prasyarat untuk lepas landas. Hal ini bisa terjadi karena Inggris memiliki beberapa kelebihan antara lain keadaan geografis yang menguntungkan, sumber daya alam, peluang perdagangan, struktur sosial dan politik yang lebih baik dibanding negara tetangganya.
                      Selain faktor internal, perubahan pada tahap kedua ini juga disebabkan oleh adanya pengaruh dari luar, masyarakat yang lebih maju. Bentuk invasi atau penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap negara dunia ketiga, yang hampir semuanya masyarakat tradisional, telah memacu keruntuhan tradisionalitas itu sendiri. Invasi-invasi bangsa Eropa juga memasukkan dan menggerakkan nilai modernitas di masyarakat tradisional. Bukan saja karena modernitas menjanjikan kemajuan ekonomi, tetapi justru dengan kemajuan ekonomilah beberapa tujuan lainnya bisa dicapai.
                      Pada tahap ini ditandai dengan diterimanya pendidikan sekuler yang mengajarkan tentang perpindahan modal, khususnya melalui pendirian bank dan mata uang. Munculnya kalangan wirausahawan dengan motode-metode produksi yang baru.
                      Tahapan Lepas Landas. Masa lepas landas terjadi ketika pertumbuhan sektor menjadi suatu yang wajar dan masyarakat digerakkan lebih banyak oleh proses ekonomi daripada tradisi. Pada level ini norma pertumbuhan ekonomi terbangun dengan baik. Di negara-negara kaya, terutama yang penduduk utamanya berasal dari Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, stimulus utama menuju lepas landas adalah teknologi. dalam kasus umum, tahap lepas landas tidak hanya menunggu terbentuknya modal eksploitasi sosial dan perkembangan teknologi di sektor industri dan pertanian, tetapi juga menunggu kemunculan kekuasaan politik dari suatu kelompok.
                      Selama tahap lepas landas, industri berkembang dengan pesat, banyak industri baru bermunculan. Pada gilirannya merangsang kebutuhan atas layanan jasa yang mendukung para pekerja industri. Pesatnya industri di masa ini memberikan peningkatan pendapatan para pekerja. Tabungan mereka gunakan untuk terlibat dalam kegiatan sektor modern. Dari sini muncul kelas baru pengusaha.
                      Setelah tahap lepas landas, suatu negara membutuhkan waktu 50 – 100 tahun untuk mencapai tahap kedewasaan. Menuju kedewasaan sekurangnya dibutuhkan waktu 40 tahun setelah lepas landas, level kedewasaan ekonomi suatu negara dapat tercapai. Fokus perekonomian kini bergeser dari industri dan teknologi menuju proses perluasan yang lebih baik dan secara teknologi seringkali lebih kompleks. Tahap kedewasaan merujuk pada kebutuhan ekonomi untuk melakukan difersifikasi. Ini adalah tahapan di mana suatu perekonomian menunjukkan kapasitas teknologi maupun manajerial untuk memproduksi bukan segalanya, melainkan apa saja yang dikehendaki untuk diproduksi.
                      Difersifikasi ini pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup, seperti misalnya masyarakat tidak perlu lagi mengorbankan kenyamanannya untuk menguatkan sektor tertentu.
                      Zaman Konsumsi Massa Tinggi, zaman konsumsi massa tinggi merupakan periode yang kini dialami oleh banyak warga Negara Barat di mana konsumen cenderung pada barang konsumsi yang tahan lama. Pada tahap sebelumnya, terjadi dua hal penting yaitu pendapatan riil per kapita naik pada titik dimana sebagian besar masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang melebihi kebutuhan dasar.
                      Sebagai kelanjutan dari tahap kedewasaan ekonomi, masyarakat tak lagi berhasrat besar melakukan ekspansi ekonomi. Masyarakat cenderung menggunakan sumber daya yang bertambah untuk kesejahteraan dan tunjangan sosial. Setelah melewati zaman konsumsi tinggi, perilaku masyarakat bergeser pada perilaku menikmati hasil-hasil pembangunan. Rostow menggunakan dinamika Buddenbrooks sebagai metafor untuk menjelaskan perubahan sikap masyarakat. Masyarakat pasca-konsumsi layaknya cerita dalam Buddenbrooks, novel karya Thomas Mann yang bercerita tentang sebuah keluarga tiga generasi. Generasi pertama memiliki minat pada pengembangan ekonomi, generasi kedua fokus pada penguatan sektor ekonomi dalam struktur sosial. Sementara generasi ketiga lebih condong pada penggunaan uang dan kebutuhan prestise melalui dunia seni dan musik.

                      Teori Dinamika Produksi
                      Tahapan pembangunan tidak hanya deskriptif, tidak pula hanya suatu cara untuk menggeneralisir beberapa pengamatan faktual tentang urutan pertumbuhan masyarakat. Tahapan pembangunan memiliki logika tersendiri yang berkesinambungan. Tahapan tersebut mempunyai kerangka analitik yang berakar pada teori dinamika produksi.
                      Teori klasik pembangunan dirumuskan berdasarkan asumsi dasar yang statis yang membatasi atau hanya mengijinkan variabel yang paling relevan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana upaya ahli ekonomi modern untuk menggabungkan teori produksi klasik dengan analisis pendapatan Keynessian, mereka mengenalkan variabel dinamis seperti populasi, teknologi, kewirausahaan dan lain lain. Tetapi mereka cenderung terlalu kaku dan umum sehingga model yang mereka tawarkan tidak dapat menarik fenomena penting dari pertumbuhan, justru terlihat seperti ahli sejarah ekonomi.
                      Kita butuh sebuah teori produksi dinamis yang mengisolasi tidak hanya distribusi pendapatan antara konsumsi, menabung dan investasi (dan keseimbangan produksi antara konsumer dan modal barang), tetapi juga yang secara langsung memfokuskan pada komposisi investasi dan pembangunan dalam sektor ekonomi tertentu.

                      Asumsi modernisasi yang disampaikan oleh Schoorl melihat modernisasi sebagai suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Dibidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri dengan pertumbuhan ekonomi sebagai akses utama. Berhubung dengan perkembangan ekonomi, sebagian penduduk tempat tinggalnya tergeser ke lingkungan kota-kota. Masyarakat modern telah tumbuh tipe kepribadian tertentu yang dominan. Tipe kepribadian seperti itu menyebabkan orang dapat hidup di dalam dan memelihara masyarakat modern.
                      Sedangkan Dube berpendapat bahwa terdapat tiga asumsi dasar konsep modernisasi yaitu ketiadaan semangat pembangunan harus dilakukan melalui pemecahan masalah kemanusiaan dan pemenuhan standart kehidupan yang layak, modernisasi membutuhkan usaha keras dari individu dan kerjasama dalam kelompok, kemampuan kerjasama dalam kelompok sangat dibutuhkan untuk menjalankan organisasi modern yang sangat kompleks dan organisasi kompleks membutuhkan perubahan kepribadian (sikap mental) serta perubahan pada struktur sosial dan tata nilai. Kedua asumsi tersebut apabila disandingkan dengan pemikiran Spencer tentang proses evolusi sosial pada kelompok masyarakat, terdapat kesamaan. Tujuan akhir dari modernisasi menurut Schoorl dan Dube adalah terwujudnya masyarakat modern yang dicirikan oleh kompleksitas organisasi serta perubahan fungsi dan struktur masyarakat. Secara lebih jelas Schoorl menyajikan proses petumbuhan struktur sosial yang dimulai dari proses perbesaran skala melalui integrasi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi hingga pembentukan stratifikasi dan hirarki.
                      Ciri manusia modern menurut Dube ditentukan oleh struktur, institusi, sikap dan perubahan nilai pada pribadi, sosial dan budaya. Masyarakat modern mampu menerima dan menghasilkan inovasi baru, membangun kekuatan bersama serta meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Oleh karenanya modernisasi sangat memerlukan hubungan yang selaras antara kepribadian dan sistem sosial budaya. Sifat terpenting dari modernisasi adalah rasionalitas. Kemampuan berpikir secara rasional sangat dituntut dalam proses modernisasi. Kemampuan berpikir secara rasional menjadi sangat penting dalam menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada. Masyarakat modern tidak mengenal lagi penjelasan yang irasional seperti yang dikenal oleh masyarakat tradisional. Rasionalitas menjadi dasar dan karakter pada hubungan antar individu dan pandangan masyarakat terhadap masa depan yang mereka idam-idamkan. Hal yang sama disampaikan oleh Schoorl, walaupun tidak sebegitu mendetail seperti Dube. Namun demikian terdapat ciri penting yang diungkapkan Schoorl yaitu konsep masyarakat plural yang diidentikkan dengan masyarakat modern. Masyarakat plural merupakan masyarakat yang telah mengalami perubahan struktur dan stratifikasi sosial.
                      Lerner dalam Dube (1988) menyatakan bahwa kepribadian modern dicirikan oleh :
                      1. Empati : kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
                      2. Mobilitas : kemampuan untuk melakukan “gerak sosial” atau dengan kata lain kemampuan “beradaptasi”. Pada masyarakat modern sangat memungkinkan terdapat perubahan status dan peran atau peran ganda. Sistem stratifikasi yang terbuka sangat memungkinkan individu untuk berpindah status.
                      3. Partisipasi : Masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat tradisional yang kurang memperhatikan partisipasi individunya. Pada masyarakat tradisional individu cenderung pasif pada keseluruhan proses sosial, sebaliknya pada masyarakat modern keaktifan individu sangat diperlukan sehingga dapat memunculkan gagasan baru dalam pengambilan keputusan.
                      Konsep yang disampaikan oleh Lerner tersebut semakin memperkokoh ciri masyarakat modern Schoorl, yaitu pluralitas dan demokrasi. Perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern baik yang diajukan oleh Schoorl maupun Dube tak ubahnya analogi pertumbuhan biologis mahkluk hidup, suatu analogi yang disampaikan oleh Spencer.
                      Schoorl dan Dube yang keduanya sama-sama mengulas masalah modernisasi menunjukkan ada perbedaan pandangan. Schoorl cenderung optimis melihat modernisasi sebagai bentuk teori pembangunan bagi negara dunia ketiga, sebaliknya Dube mengkritik modernisasi dengan mengungkapkan kelemahan-kelemahannya. Schoorl bahkan menawarkan modernisasi di segala bidang sebagai sebuah kewajiban negara berkembang apabila ingin menjadi negara maju, tidak terkecuali modernisasi pedesaan.
                      Modernisasi yang lahir di Barat akan cenderung ke arah Westernisasi, memiliki tekanan yang kuat meskipun unsur-unsur tertentu dalam kebudayaan asli negara ketiga dapat selalu eksis, namun setidaknya akan muncul ciri kebudayaan barat dalam kebudayaannya (Schoorl, 1988). Schoorl membela modernisasi karena dengan gamblang menyatakan modernisasi lebih baik dari sekedar westernisasi. Dube memberikan pernyataan yang tegas bahkan cenderung memojokkan modernisasi dengan mengungkapkan berbagai kelemahan modernisasi, antara lain keterlibatan negara berkembang diabaikan, konsep persamaan hak dan keadilan sosial tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Lebih lanjut Dube menjelaskan kelemahan modernisasi antara lain :
                      1. Modernisasi yang mendasarkan pada penggunaan ilumu pengetahuan dan teknologi pada organisasi modern tidak dapat diikuti oleh semua negara.
                      2. Tidak adanya indikator sosial pada modernisasi.
                      3. Keterlibatan negara berkembang diabaikan, konsep persamaan hak dan keadilan sosial antara negara maju dan berkembang tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan.
                      4. Modernisasi yang mendasarkan pada penggunaan iptek pada organisasi modern tidak dapat diikuti oleh semua negara.
                      5. Tidak adanya indikator sosial pada modernisasi.
                      6. Keberhasilan negara barat dalam melakukan modernisasi disebabkan oleh kekuasaan kolonial yang mereka miliki sehingga mampu mengeruk SDA dengan mudah dari negara berkembang dengan murah dan mudah.
                      Keberhasilan negara barat dalam melakukan modernisasi disebabkan oleh kekuasaan kolonial yang mereka miliki sehingga mampu mengeruk sumberdaya alam dari negara berkembang dengan murah dan mudah. Modernisasi tidak ubahnya seperti kolonialisme gaya baru dan engara maju diibaratkan sebagai musang berbulu domba oleh Dube. Dube selain mengkritik modernisasi juga memberikan berbagai masukan untuk memperbaiki modernisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan lebih “memanusiakan manusia”
                      Menurut Arif Budiman ada beberapa asumsi yang menjadi dasar perkembangan teori modern. Pertama, terdapat konsep masyarakat modern (negara maju0 dan masyarakat tradisional (negara berkembang. Teori ini memastikan bahwa hanya dengan melakukan modernisasilah mentalitas manusia dan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional dapat dibuat maju. Kedua, teori modernisasi pada dasarnya mencari penyebab kegagalan negara berkembang. Karena itu peran negara maju adalah menularkan nilai-nilai modern pada negara berkembang di samping memberi bantuan modal dan teknologi. Ketiga, teori modernisasi bersifat ahistoris, artinya teori ini dapat dipakai sebagai dasar pembangunan pada negara manapun tanpa mempertimbangkan konteks sejarah negara-negara berkembang.

                      Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar