Pengertian dan Perkembangan Paradigma Administrasi

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia ilmuwan senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip-prinsip umum empiris. Sebenarnya focus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam organisasi formal dalam artian organisasi pemerintah secara resmi maupun organisasi informal. Paradigma adalah suatu pndangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi, jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara maka semua pandang yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan sebagainya.

Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna.

Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry terbagi atas lima perkembangan paradigma adminitrasi yaitu :

1. Dikotomi Politik / Administrasi (1900-1926)

    Periode Paradigma I ini dipelopori oleh Frank J. Goognow dan Leonard D. White. Menurut Goodnow, Politik harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan adminitrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Jadi yang menjadi dasar pembeda antara politik dan adminitrasi adalah pemisahan kekuasaan. Lembaga legislatif yang kemampuan interpretasinya dibantu oleh lembaga Yudikatif dalam mengekspresikan tujuan negara dan membuat kebijaksanaan, sedangkan lembaga eksekutif melaksanakan kebijaksanaan itu secara apolitis dan tidak memihak.

    Menurut Goodnow, administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuanta administrasi, fungsi dan tanggungjawab utamanya menetapkan pelaksanaan tujuan negara.

    Dari buku yang diterbitkan oleh Leonard D. White mencerminkan kepercayaan masyarakat yang menjadi ciri dan karakter pokok  pada bidang administrasi negara, yaitu Politik tidak tercampur dengan Administrasi, manajemen dapat menjadi bidang studi tersendiri, administrasi  negara  dapat menjadi ilmu yang bebas nilai. Periode ini memiliki misi administrasi yaitu ekonomi dan efisiensi.

    Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik / administrasi  yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai / fakta yang berhubungan. Sehingga segala sesuatu yang diteliti dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan  memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik.

    2. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

      Pelopor dari paradigma kedua ini adalah W.F. Willoghby yang menerbitkan buku berjudul “Principles of Public Administration”. Pada periode inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya dimana para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an yang disebabkan oleh kemampuan manajerialnya. Fokus dari bidang ini adalah keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi semakin luas. Meskipun demikian lokus administrasi negara berlaku dimana saja, karena prinsip tetap prinsip dan administrasi tetap administrasi.

      Prinsip-prinsip administrasi memang ada dan tetap berlaku, yaitu dengan batasan , prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi lingkungan, misi ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian.

      Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram singkat yaitu POSDCORD yang memiliki kepanjangan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.

      Periode Tahun 1938 – 1947

      Pada tahun 1938 untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara mendapat tantangan konseptual yang dimulai dengan terbtinya buku karangan Chester I. Barnard dan kemudian mempengaruhi Herbert A.Simon yang menulis kritiknya yang mengena terhadap ilmu administrasi negara.

      Pada tahun 1940-an, ketidasepakatan terhadap administrasi negara ini dipacu dari arah yang saling menguatkan. Salah satu keberatan adalah politik dan administrasi tidak akan pernah dapat dipisahkan sedikitpun. Sementara yang lain berpendapat bahwa prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Dalam buku yang ditulis oleh Fritz Morstein pada tahun 1946, mempertanyakan asumsi yang mempertentangkan politik dan administrasi. Dalam bukunya terdapat 14 artikel yang menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa apa yang sering nampak sebagai administrasi yang bebas nilai, sebenarnya adalah nilai yang ada dalam politik.

      3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

        Dengan adanya berbagai kritik konseptual, maka administrasi negara melompat ke belakang dengan merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Sebagai hasilnya adalah dengan diperbaharuinya kembali penentuan locus birokrasi pemerintah tetapi kehilangan focusnya. Pada tahun 1962 administrasi negara tidak lagi termasuk dalam sub bidang ilmu politik di dalam laporan Komite Ilmu Politik sebaga disiplin Asosiasi Ilmu Politik Amerika.

        Pada tahun 1967 administrasi negara tidak muncul dalam pertemuan tahunan Asosiasi Ilmu Politik Amerika, pada tahun 1968 waldo menulis “banyak ilmuwan politik yang tidak memihak administrasi negara tidak tertarik, dan bahkan bermusuhan dengan ilmu politik mereka akan segera membebaskan diri dari masalah ini” dan menambahkan bahwa administrasi negara “tidak menyenangkan dan warga negara kelas dua”.

        Setidaknya terdapat dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik yaitu peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, dan perbandingan  dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub bidang administrasi negara.

        4. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

          Oleh  karena status keanggotaannya kelas dua dalam departemen politik, maka beberapa ahli administrasi negara mulai mencari alternatif. Istilah ilmu administrasi disini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi terutama menggambarkan berbagai pekerjaan para ahli psikologi sosial, administrasi niaga, sosiologi, serta hli administrasi negara untuk lebih memahami perilaku organisasi.sedangkan ilmu  manajemen terutama menekankan pada penggambaran pekerjaan para ahli riset statistik, analisa sistem, ilmu komputer, ekonomi, serta ahli administrasi negara untuk mengukur efektifitas program supaya lebih cermat dan meningkatkan efisiensi manajemen.

          Pada tahun 1956 terbit sebuah jurnal penting oleh seorang ahli administrasi negara atas premis adanya pemisahan yang salah antara administrasi negara, niaga dan kelembagaan. Pada pertengahan tahun 1960-an, Keith M. Henderson menyatakan sanggahannya bahwa teori organisasi telah atau seharusnya menjadi pusat pembahasan administrasi negara. Pada awal tahun 1960-an pengembangan organisasi makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Sebagai suatu focus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Pengembangan organsiasi sebagai sebuah bidang ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai domokratisasi birokrasi baik negara maupun swasta dan swa-aktualisasi para anggota perorangan dari organisasi. Oleh karena nilai-nilai inilah, pengembangan organisasi dipandang generasi muda ahli administrasi negara sebagai tawaran bidang riset yang sangat cocok dalam kerangka ilmu administrasi.

          5. Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970 – ? )

            Dalam paradigma ini terdapat sedikit kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang administrasi atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum, dan penentuan kebijakan umum bagi para ahli administrasi negara. Bidang ini telah menemukan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terkebelakang sebagi lokusnya. Para ahli administrasi negara bebas menentukan pilihannya atas segenap fenomena tersebut, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka patuhi dalam menumbuhkan minat multidisipliner, yang menuntut sintesa kapasitas intelektual dan mengarah pada tema-tema yang mencerminkan kehidupan perkotaan, hubungan administratif antara organisasi-organisasi negara dan swasta, dan mempertemukan sisi teknologi dan sisi masyarakat. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara serta analisanya, dan pemerkiraan keluaran kebijakan.

            Komentar

            Perkembangan paradigma administrasi sangat ditentukan oleh para pakar administrasi dalam memberikan argumentasi terhadap kritik-kritik konseptual yang dilontarkan oleh para ahli lain khususnya yang memiliki pendapat yang berseberangan dengan para ahli administrasi. Terjadinya berbagai pertentangan pendapat atau pola pikir dari kalangan ilmuwan administrasi memunculkan kritikan secara terbuka, dimana kondisi ini membutuhkan penengah untuk meredamnya. Sehingga dalam menangani kritikan, cara yang yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan kondisi normal dalam pertumbuhan suatu cabang ilmu pengetahuan, karena jika kritikan-kritikan itu tidak dapat diredam, maka akan menimbulkan suatu kondisi krisis.

            Jika kondisi krisis terjadi dan semakin bertambah, maka akan menciptakan keadaan revolusi antar para ilmuwan administrasi. Oleh karena itu mereka menyepakati solusi dan saling memahami, sehingga melahirkan suatu paradigma baru di bidang ilmu dan teknologi administrasi. Paradigma baru adalah merupakan suatu kondisi atau proses perkembangan ilmu dan teknologi administrasi dimana para ilmuwannya telah melahirkan kesepakatan yang menyetujui pergeseran kebenaran lama menjadi kebenaran baru dari makna ilmu dan teknologi administrasi.

            Perkembangan paradigma administrasi menurut Nicholas Henry, terdiri dari lima perkembangan paradigma administrasi yaitu :

            1. Dikotomi Politik dan Administrasi

              Administrasi orientasi aktivitasnya adalah pelaksanaan kekuasaan melalui suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, sedangkan politik orientasi aktivitasnya pada merebut atau memperoleh kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

              2. Prinsip-Prinsip Administrasi

                Dalam administrasi terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dianut dan diimplementasikan untuk memperoleh keberhasilan. Prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan sangat sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara yang dapat dirasakan manfaatnya.

                3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

                  Administrasi dan politik merupakan satu kesatuan yang saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya pencapaian tujuan, baik untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam pelaksanaan kekuasaan.

                  4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

                    Dalam pelaksanaan pengaturan dan keteraturan negara dibutuhkan ilmu dan teknolgi administrasi sebagai sarana berpikir dan bertindak, sehingga tugas-tugas negara dapat memperoleh hasil yang memuaskan semua pihak tanpa terkecuali.

                    5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

                      Pelaksanaan pardigma ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah kepentingan publik sebagai fokus kegiatan administrasi negara.

                      Pos ini dipublikasikan di Administrasi. Tandai permalink.

                      Tinggalkan Balasan

                      Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

                      Logo WordPress.com

                      You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

                      Gambar Twitter

                      You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

                      Foto Facebook

                      You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

                      Foto Google+

                      You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

                      Connecting to %s